FRIC-MUBA, — Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., secara resmi menyampaikan Commander Wish Tahun 2026 sebagai panduan strategis bagi seluruh jajaran Polda Sumsel. Penyampaian tersebut digelar pada Senin (16/2/2026) di lantai tujuh Gedung Utama Mapolda Sumsel sebagai bagian dari transformasi menuju Polri yang Presisi, profesional, dan responsif di tengah dinamika tantangan global.
Program prioritas tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Sumatera Selatan sebagai fondasi utama pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Fokus utama meliputi pengamanan agenda nasional, pengawalan kedaulatan pangan, serta dukungan terhadap program strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa seluruh personel ditekankan bekerja dengan prinsip kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas guna meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga kehormatan institusi. “Kapolda Sumsel menginstruksikan penguatan deteksi dini dan respons cepat, terutama dalam mengamankan rantai pasok pangan dan mencegah penimbunan bahan pokok. Kami juga mendukung penuh program MBG melalui pengawasan standar higiene dan keamanan pangan,” ujarnya.
Selain itu, Polda Sumsel menegaskan komitmen dalam pemberantasan kejahatan menonjol seperti judi online dan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, keadilan prosedural, serta pemanfaatan restorative justice.
Memasuki tahun 2026, Polda Sumsel juga memperkuat sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan, termasuk New Palembang Port dan Kawasan Industri Tanjung Enim. Selain pengamanan proyek, sinergi tersebut juga mencakup kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam yang menjadi karakteristik wilayah Sumsel.
Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya menambahkan bahwa profesionalisme personel terus diawasi melalui kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran internal. “Tidak ada kompromi terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Kami fokus pada pelayanan yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi layanan publik,” tegasnya.
